KPK Bakal Periksa Gubernur Papua Terkait Korupsi Proyek Jalan di Jayapura

TIRTOID-antarafoto-kpk-tetapkan-bupati-nganjuk-tersangka-061216-wpa-2

Gubernur Papua, Lucas Enembe kemungkinan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre, Jayapura pada APBDP Papua tahun anggaran 2015.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan saat ini, pihaknya telah memeriksa belasan orang termasuk para pejabat di lingkungan Dinas PU Papua dan pihak swasta.

Namun pemeriksaan belum menyentuh pada Gubernur maupun Sekda Papua.

Febri menegaskan tidak menutup kemungkinan keduanya akan diperiksa.

“Pihak-pihak lain tidak tertutup kemungkinan untuk diperiksa baik dari pihak Pemprov Papua maupun swasta,” kata Febri, Rabu (22/3/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan ‎dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa 16 orang untuk melengkapi berkas dua tersangka di Mapolda Papua, Selasa (21/3/2017) dan Rabu (22/3/2017).

Mereka berasal dari sejumlah pihak seperti pejabat Dinas PU Papua, panitia pengadaan proyek jalan, dan pihak swasta.

Termasuk pihak dari PT Bentuni Energy Persada sebagai pemenang lelang proyek.

Untuk diketahui dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua tersangka yakni Komisaris PT Bintuni Energy Persada (PT BEP), David Manibui ‎(DM).

Serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Papua, Maikel Kambuaya (MK) .

Dari hasil penyidikan KPK, David diduga melakukan kesepakatan jahat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Papua, Mikael Kambuaya.

Keduanya memiliki perjanjian terkait proyek pengerjaan jalan di Kemiri-Depapre dengan nilai proyek 89 miliar dan merugikan keuangan negara Rp 42 miliar.

Atas perbuatannya, David disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

‎Diketahui dalam kasus ini penyidik KPK menemukan adanya dugaan mark up dari proses kontrak PT Bintuni Energy Persada (BEP) dengan Mikael Kambuaya.

Dimana, sekira 10 hingga 15 persen dari keuntungan proyek jalan di Papua ini masuk ke kantong pribadi pejabat di Papua.

Atas kasus ini penyidik telah memeriksa 15 saksi di daerah, pemeriksaan dilakukan di Polda Papua.

Saksi itu terdiri dari beragam unsur seperti pejabat dan pegawai Dinas PU Papua, panitia penganggaran hingga swasta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s