Nisa

Beritata jakrta sbersng

Advertisements

Usai Banjir Bandang, Bima Sudah Pulih 90 Persen

058971100_1483506185-04012017-banjir-bima3

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat H Mohammad Rum mengatakan, kondisi kota Bima saat ini 90 persen mulai pulih usai banjir bandang Desember lalu. Sehingga dalam waktu beberapa hari lagi, maka Bima sudah benar-benar pulih.

“Kita pikir tiga sampai empat hari ke depan proses pembersihan sudah selesai,” kata Rum di Mataram, NTB seperti dikutip dari Antara, Selasa (11/1/2017).

Ia menjelaskan, meski 90 persen kondisi kota Bima sudah mulai pulih,  di beberapa tempat seperti di Kelurahan Dara dan Penaraga tim tanggap darurat masih sulit membersihkannya. Hal ini disebabkan kondisi wilayah Kelurahan Dara, lebih rendah. Begitu pun di Kelurahan Penaraga.

“Tapi kita sedang berusaha, dalam waktu tiga empat hari ke depan sudah selesai,” kata dia.

Menurut Rum, saat ini pemerintah terus mempercepat pemulihan kota Bima dengan memprioritaskan pada sejumlah program. Di antaranya perbaikan drainase kota, pembuatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, termasuk di sektor hulu, yakni mereboisasi hutan yang rusak.

Pemerintah juga telah memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang di Kota Bima hingga 14 hari. Semula masa tanggap darurat berakhir 5 Januari 2017, diperpanjang hingga 19 Januari 2017.

“Terkait anggaran, tanggap darurat tidak ada batasan anggaran, silakan saja digunakan nanti akan dirembes oleh BNPB. Anggaran sudah ada di negara, tinggal on call, Rp 2 triliun,” ucap dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima Syahrial Nuryaddin mengatakan, pemerintah melalui BNPB membagi bidang kerja dalam lima sektor pada tahap rehabilitasi dan rekontruksi di Bima pascbanjir bandang. Yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor.

Sektor permukiman meliputi perumahan dan prasarana lingkungan. Sektor infrastruktur meliputi transportasi, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, serta telekomunikasi.

Kemudian di sektor sosial, meliputi bangunan bersejarah dan cagar budaya, seni budaya, kelembagaan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian tanaman pangan dan peternakan, pariwisata, perikanan, perdagangan, koperasi, serta perindustrian.

Terakhir, lintas sektor yang mencakup pemerintahan, keuangan dan perbankan, keamanan dan ketertiban (Polri), pertahanan (TNI), dan lingkungan hidup.

News Buleleng Gempar, Terduga Penculikan Anak Diamankan

tito-karnavian_20170223_124444

Warga Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng mendadak gempar dengan dipergoknya seorang pria yang diduga sebagai pelaku penculikan anak, pada Kamis (23/3/2017) pukul 20.30 Wita.

Warga yang mulai emosi nyaris melakukan pengeroyokan pada pelaku.

Beruntung pria yang diduga sebagai pelaku penculikan anak itu langsung diamankan oleh perangkat kelurahan Liligundi di Balai Banjar Kelurahan Liligundi.

 

Salah seorang warga bernama Gusti Lanang Nyoman Syardika mengatakan warga sekitar curiga kepada pelaku lantaran sering mondar mandir di depan Indomaret Liligundi atau lebih tepatnya di depan Bank BPD Buleleng, Liligundi.

“Warga curiga karena dia mondar mandir di depan bank itu. Ditanya tidak bawa KTP. Asalnya katanya dari Lombok kerja di Ubung. Warga banyak sekali. Dia (terduga pelaku) nyaris dikeroyok,” ujar Lanang saat ditemui usai memberikan keterangan sebagai saksi di Polsek Kota Singaraja.

Hingga berita ini ditulis, terduga pelaku penculikan masih dilakukan pemeriksaan di Makopolsek Kota Singaraja.

Sebelumnya diberitakan, telah beredar surat pemberitahuan peningkatan kewaspadaan terkait adanya isu penculikan anak di wilayah Seririt dan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang dibuat oleh perangkat Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, gegerkan Bumi Panji Sakti.

 

Surat yang dibuat 13 Februari 2017 itu bertuliskan himbauan kepada warga Gobleg untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pengawasan ketat terhadap anak berusia satu hingga enam tahun.

Hal ini disebabkan karena adanya isu mengejutkan yang mencuat bahwa penculikan anak telah terjadi di kawasan Seririt dan Tejakula.

Kepala Desa Gobleg, Nyoman Gede Karyawan membenarkan jika surat tersebut merupakan hasil buah tangannya. Ia mulai menyebarkan surat pemberitahuan itu sejak dua minggu yang lalu.

“Surat itu benar saya yang buat. Saya mendengar info dari teman-teman bahwa penculikan anak telah terjadi di kawasan Seririt dan Tejakula. Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi di Desa Gobleg, saya buat lah surat itu. Surat itu hanya bentuk kewaspadaan saja,” ucapnya saat dihubungi melalui saluran telepon seluler, Rabu (8/3/2017) silam.

Saat dikonfirmasi terkait kebenaran penculikan anak yang terjadi di wilayah Seririt dan Tejakula, Kabag Humas Polres Buleleng, AKP Nyoman Suartika mengaku belum mengetahui adanya hal tersebut.

“Saya belum monitor,” tegasnya kala itu. (*)

 

 

Pelaku Budak Seks Bapak dan Anak di Bekasi Ditangkap

018790600_1464593127-081631900_1444552613-Ilustrasi-Kekerasan-Anak2

Dua pelaku kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, akhirnya diringkus Tim Resmob Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku adalah BR, paman kandung korban dan anak sang paman Diki Darmawan.

Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Hero Bachtiar mengatakan, bapak dan anak ini ditangkap saat bersembunyi di kontrakan istrinya di Cilincing, Jakarta Utara.

“Kedua pelaku kami tangkap setelah kabur di rumah kontrakan di daerah Cilincing,” ungkap Hero di Mapolres Metro Bekasi Kota, Rabu (22/3/2017).

Hero menjelaskan, bapak dan anak ini mengakui telah melakukan kejahatan seksual terhadap keponakannya yang berinisial IPF yang masih berumur 16 tahun selama 6 tahun. Tepatnya, saat IPF masih duduk di kelas lima sekolah dasar hingga 2017.

Aksi bejat itu dilakukan di kontrakan pelaku Kampung Bulak Asri, Bekasi Utara, dan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

“Pelaku BR merupakan paman dari korban dan pelaku DD merupakan saudara sepupunya. Kedua pelaku melakukan pencabulan terhadap korban selama enam tahun di rumah pelaku,” tegas Hero.

Kekerasan seksual terhadap anak ini bermula saat IPF diasuh BR dari orangtuanya di Kecamatan Tamansari, Bogor, Jawa Barat pada 2006. Alasannya, BR bersedia menyekolahkan keponakannya itu. Mengingat, ayah dan ibu IPF hanyalah buruh serabutan.

Pada 2010 atau saat IPF duduk di bangku kelas lima SD itulah, BR pertama kali mencabuli sang bocah di kontrakannya di Tambun, Kabupaten Bekasi.

“Pelaku coba mencabuli korban,” kata Hero.

Beberapa hari kemudian, BR kembali melakukan perbuatan kejianya itu kepada sang keponakan. Bahkan, pria 45 tahun itu menampar pipi IPF saat memaksa melakukan pencabulan.

“Perlakuan yang dilakukan BR itu sudah sering sekali. dari 2010 hingga Oktober 2016, lokasinya di dua tempat, yakni di Tambun, Kabupaten Bekasi, dan Kampung Bulak Wisma Asri, Kota Bekasi,” Hero memaparkan.

Sementara, pelaku DD yang tak lain anak dari BR, ikut mencabuli IPF sejak 2014 atau saat IPF tengah duduk di bangku SMP.

Pria 25 tahun itu mengaku melakukan kejahatan seksual itu karena tergoda melihat ayahnya kerap mencabuli IPF. DD selalu merayu IPF sebelum melakukan aksi bejatnya itu.

“Saat mencabuli korban, DD juga melakukannya di dua lokasi tempat kejadian perkara (TKP) seperti orangtuanya. Ia melakukan itu saat rumah dalam kondisi kosong, dengan bujuk rayu,” kata Hero.

IPF tak berani melawan karena kerap diancam BR dan DD. Setiap kali dicabuli, BR selalu mengancam dan mengintimidasi IPF dengan kekerasan fisik. Bahkan, tak jarang, sang bocah diancam dibunuh jika menolak keinginan keduanya.

“Korban diancam dan dipukul kalau tidak mau memenuhi keinginan pelaku,” tegas Hero.

Di tempat yang sama, BR mengakui perbuatannya. Bahkan, ia tidak mengingat lagi berapa kali mencabuli keponakannya, IPF. Budi berdalih pencabulan itu dilakukan dengan kerelaan sang keponakan.

“Enggak, enggak ada kok ancem-anceman. Dia juga mau, suka sama suka kok,” kilah BR.

Hukuman Kebiri

Sementara, Komisioner Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Ima Umiyati mengatakan, kedua pelaku budak seks itu layak dihukum kebiri, karena telah mencabuli IPF mulai dari anak hingga dewasa. Bahkan, perbuatan keduanya sudah melebihi dari pedofil.

“Kasus ini luar biasa gila, saya belum tahu pasti kedua manusia ini bekerja sama atau tidak, ini adalah kasus yang betul-betul luar biasa yang dilakukan terencana selama bertahun-tahun. Seperti ini sudah layak untuk dihukum kebiri,” kata Ima yang juga hadir di Mapolres Metro Bekasi Kota.

Ima menjelaskan, kondisi IPF kini sangat trauma dan depresi karena mengalami kejahatan seksual. IPF bahkan masih enggan keluar rumah berhadapan dengan orang lain.

“Kondisi korban sangat trauma dan sangat-sangat depresi, karena mengalami seperti itu selama bertahun-tahun,” kata dia.

Kini, kata Ima, IPF telah diamankan di Rumah Aman untuk diberi trauma healing, untuk memulihkan psikologis dari trauma dan depresi berat.

“Saat ini korban berada di Rumah Aman untuk kami berikan trauma healing, untuk memulihkan psikologisnya dari trauma dan depresi beratnya itu” ujar dia.

Ima juga mengapresiasi pihak sekolah yang telah berani mengungkap dan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

“Kami sudah melakukan penyuluhan ke setiap sekolah dan lingkungan masyarakat, pentingnya melindungi anak dari para manusia-manusia seperti ini. Karena pelaku bisa terjadi dari orang terdekat seperti kasus ini,” dia menegaskan.

Kasus pencabulan terhadap anak ini terungkap setelah korban IPF bercerita ke guru sekolah, dan akhirnya guru beserta korban melapor ke Mapolres Metro Bekasi Kota.

Kini BR dan DD harus menanggung perbuatan atas kekerasan seksual terhadap anak di balik jeruji besi dan dikenakan Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Bersalaman, Sopir Angkot dan Ojek Online di Bogor Deklarasi Damai

092763800_1490258182-20170323_-_deklarasi_damai

Sejumlah perwakilan sopir angkot dan ojek online mendeklarasikan aksi damai di halaman Balai Kota Bogor. Deklarasi dibacakan dua orang perwakilan dari sopir dan ojek online dan disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, dan Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Inf Arm Dodi Suhardiman.

Dalam deklarasi tersebut, kedua belah pihak sepakat menjaga wilayah Kota Bogor tetap kondusif. Kedua pihak akan saling bekerja sama menjalankan usahanya. Masing-masing pihak saling menghormati dan menjaga diri, dan dibentuknya Satgas Gabungan.

Tak hanya itu, mereka juga bersepakat apabila ada pihak ojek online yang melakukan kerumunan dan mangkal di sembarang tempat maka aplikasi mereka siap untuk diblokir.

“Dari masing-masing pihak manajemen pun siap memberikan sanksi itu,” kata pimpinan Grab Bike Bogor Raya Hamdan Amer, Kamis (23/3/2017).

Tak hanya ojek online, sopir angkot pun siap diberi tindakan bila melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani kedua pihak.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya menegaskan, apabila sopir membuat keributan hingga terjadi kericuhan maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. “Ya ditindak. Siapa pun yang melawan hukum akan ditindak,” tegas dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berharap, deklarasi damai ini benar-benar diimplementasikan oleh kedua pihak yang berseteru. “Kami minta jaga kondusivitas Kota Bogor dan tidak ada lagi pertikaian,” kata dia.

Apabila ada kesalahpahaman untuk segera dikomunikasikan dengan pihak berwenang. “Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang banyak,” kata dia.

Usai melakukan deklarasi damai, kedua pihak foto bersama dan ditutup dengan saling bersalaman diiringi salawat.

 

 

Ini Alasan Hipma Gowa Demo Kantor DPRD

himpunan-pelajar-mahasiswa_20170323_132222

Himpunan Pelajar Mahasiswa (Hipma) Gowa berunjuk rasa didepan Kantor DPRD Gowa, Jl. Masjid Raya, Kamis (23/3).

Unras mahasiswa ini meminta pihak Balai Besar Wilayah Pompengan Sungai Jeneberang memberikan kejelasan harga lahan warga yang kena pembebasan lahan Waduk Kareloe.

warga menunjuk titik yang akan dijadikan waduk Kareloe. (TRIBUN TIMUR/WA ODE NURMIN)

Jenderal Lapangan, Syuaib Hafid dalam orasinya menjelaskan jika pada dasarnya warga di dua dusun di Desa Garing Kecamatan Tompobulu bukan tidak mau melepaskan tanahnya.

“Mereka hanya meminta transparansi anggaran terkait dengan dana ganti rugi yang tidak jelas. Mereka hanya mau keadilan dibuka penindasan penggusuran, ” katanya.

Pengunjuk rasa pun menilai jika anggota DPRD Gowa seolah-olah buta dan tuli dengan permasalahan warganya di dua Kecamatan Biringbulu dan Tompobulu.

“Warganya mau digusur, semua anggota dewan malah diam,” katanya lagi. (*)

 

 

KPK Bakal Periksa Gubernur Papua Terkait Korupsi Proyek Jalan di Jayapura

TIRTOID-antarafoto-kpk-tetapkan-bupati-nganjuk-tersangka-061216-wpa-2

Gubernur Papua, Lucas Enembe kemungkinan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Kemiri-Depapre, Jayapura pada APBDP Papua tahun anggaran 2015.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan saat ini, pihaknya telah memeriksa belasan orang termasuk para pejabat di lingkungan Dinas PU Papua dan pihak swasta.

Namun pemeriksaan belum menyentuh pada Gubernur maupun Sekda Papua.

Febri menegaskan tidak menutup kemungkinan keduanya akan diperiksa.

“Pihak-pihak lain tidak tertutup kemungkinan untuk diperiksa baik dari pihak Pemprov Papua maupun swasta,” kata Febri, Rabu (22/3/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan ‎dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa 16 orang untuk melengkapi berkas dua tersangka di Mapolda Papua, Selasa (21/3/2017) dan Rabu (22/3/2017).

Mereka berasal dari sejumlah pihak seperti pejabat Dinas PU Papua, panitia pengadaan proyek jalan, dan pihak swasta.

Termasuk pihak dari PT Bentuni Energy Persada sebagai pemenang lelang proyek.

Untuk diketahui dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua tersangka yakni Komisaris PT Bintuni Energy Persada (PT BEP), David Manibui ‎(DM).

Serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Papua, Maikel Kambuaya (MK) .

Dari hasil penyidikan KPK, David diduga melakukan kesepakatan jahat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Papua, Mikael Kambuaya.

Keduanya memiliki perjanjian terkait proyek pengerjaan jalan di Kemiri-Depapre dengan nilai proyek 89 miliar dan merugikan keuangan negara Rp 42 miliar.

Atas perbuatannya, David disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

‎Diketahui dalam kasus ini penyidik KPK menemukan adanya dugaan mark up dari proses kontrak PT Bintuni Energy Persada (BEP) dengan Mikael Kambuaya.

Dimana, sekira 10 hingga 15 persen dari keuntungan proyek jalan di Papua ini masuk ke kantong pribadi pejabat di Papua.

Atas kasus ini penyidik telah memeriksa 15 saksi di daerah, pemeriksaan dilakukan di Polda Papua.

Saksi itu terdiri dari beragam unsur seperti pejabat dan pegawai Dinas PU Papua, panitia penganggaran hingga swasta.